Dua tahun lalu, tepatnya pada 27 Juli 2023, melalui konferensi pers terkait perubahan iklim di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memberikan pernyataan yang mencengangkan para ilmuwan bahwa era global warming (pemanasan global) telah berakhir, dan bumi memasuki era global boiling (pendidihan global).
Perubahan iklim sudah terjadi, namun beberapa tahun belakangan ini dampaknya semakin terasa dengan kenaikan suhu signifikan. Salah satu pengemudi ojek daring bernama Aldi menceritakan keluhannya beberapa tahun terakhir, cuaca panas semakin terasa dari tahun ke tahun, hal ini mengganggu aktivitasnya sehari-hari.
"Cuaca panas banget, saya ga kuat sekarang kalau keluar siang lama-lama, kepala jadi pusing karena kepanasan" ujar Aldi, pengemudi ojek daring. Minggu (24/8).
Pria yang telah bekerja sebagai pengemudi ojek daring sejak tahun 2019 itu menuturkan bahwa cuaca beberapa tahun ini sering berubah-ubah tidak menentu, kadang panas berlebihan atau hujan yang berkepanjangan, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk para pengemudi ojek daring dan sangat membutuhkan fisik prima.
Dilansir dari laman berita situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (30/5) dengan judul artikel "Perubahan Iklim Bukan Lagi Isu Global, BMKG Tegaskan Dampaknya Nyata” menjelaskan bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global. Suhu rata-rata global tercatat telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan masa pra-industri (tahun 1850). Ambang batas ini adalah angka krusial yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris untuk menghindari dampak paling buruk dari perubahan İklim.
Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, mengungkapkan apabila intervensi penyebab dari perubahan iklim yang diatribusikan ke konsentrasi gas CO2 (karbon dioksida) secara benar, maka kenaikan 1,5°C baru akan tercapai pada tahun 2030.
"Jadi ada 10 tahun lebih cepat secara realita bahwa suhu kita sudah di atas 1 dan sudah mendekat 1,5. Jadi 1,5 ini menjadi satu titik kritis," kata Erma, dalam wawancara secara daring, Jumat, 12 September 2025.
Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer ini juga menjelaskan apabila sudah melampaui threshold yaitu 1,5°C ini maka kita sudah masuk pada fase yang krisis, artinya dampak perubahan iklim itu sudah menyentuh 1,5 sampai bahkan 2 kali lipat dari semula dan itu bisa sangat berbahaya terutama pada kondisi biota yang tidak kuat dengan kenaikan atau peningkatan suhu yang ekstrim.
Dampak Pada Sektor Kelautan dan Perikanan
Tidak hanya di perkotaan, perubahan iklim berdampak langsung maupun secara tidak langsung pada sektor kelautan dan perikanan, ditandai dengan meningkatnya suhu laut, naiknya muka air laut, serta frekuensi badai yang lebih sering. Kondisi ini mengakibatkan penurunan stok ikan, pergeseran daerah tangkapan, hingga berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
Sementara itu, pacla ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil juga mengalami kondisi serius seperti coral bleaching (pemutihan karang), degradasi mangrove dan padang lamun, hal tersebut berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam laporan bersama yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bank Dunia yang diterbitkan tahun 2022 melalui buku "Hot Water Rising: The Impact of Climate Change on Indonesia’s Fisheries and Coastal Communities” mencatat bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. 714, dan 718 disebut sebagai kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena ketergantungan kehidupan dan penghidupan masyarakat terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan sangat tinggi sementara kemampuan adaptasi masih terbatas.
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Dalam upaya melawan krisis perubahan iklim, KKP menempatkan kebijakan ekonomi biru sebagai kerangka utama dengan pendekatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terukur, berkelanjutan serta dengan tetap memperhatikan ekosistem.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menjelaskan dari sisi mitigasi, KKP aktif mendorong masuknya sektor kelautan dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim nasional, salah satunya melalui penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan, sekaligus mengkampanyekan peran laut dalam forum internasional untuk mendapatkan dukungan global bagi program adaptasi dan mitigasi.
"Pada aturan tersebut, upaya mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan didukung oleh empat sub sektor yaitu Karbon Biru, Perikanan Budi Daya, Perikanan Tangkap, dan Pengolahan, Distribusi dan atau Pemasaran Hasil Perikanan," tambah Koswara, Selasa, 9 September 2025.
KKP juga menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045 (30 by 45) sebagai langkah strategis untuk menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ekosistem karbon biru, sekaligus meningkatkan ketahanan pesisir dalam jangka panjang.
Selain itu, untuk adaptasi perubahan iklim secara fisik, KKP telah melakukan seperti rehabilitasi ekosistem, terutama mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, serta pembangunan infrastruktur pesisir untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun memiliki peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim yaitu sebagai penyerap karbon alami sekaligus pelindung pesisir dari abrasi, banjir rob dan tempat pemijahan biota yang mendukung upaya adaptasi perubahan iklim.
Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar, dengan 3.44 juta hektare mangrove (KLHK, 2023) dan 1,84 juta hektare padang lamun (Analisis KKP, 2023). Selain itu, Indonesia diperkirakan menyimpan sekitar 3.4 Pg C atau 17% cadangan karbon biru dunia (Alongi et. al., 2015).
Edukasi Berdampak
Salah satu upaya adaptasi non fisik terkait perubahan iklim, KKP melaksanakan program Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yaitu dengan menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga pesisir dan laut. Sasaran utama program ini adalah siswa SMP dan SMA atau yang sederajat pada sekolah-sekolah di pesisir Indonesia sebagai muatan Pelajaran tambahan.
SPI dilakukan melalui pendekatan 4A: Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi, peserta diajak mengamati kondisi ekosistem, menganalisis hasil pengamatan, membagikan pengetahuan kepada lingkungan sekitarnya, dan melakukan aksi nyata seperti penanaman mangrove, pembersihan pantai, serta kampanye pengurangan sampah plastik.
Kolaborasi Aksi Melawan Perubahan Iklim
Dalam mengurangi dampak perubahan iklim, Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, menerangkan beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya dengan mengurangi penggunaan energi fosil dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan.
Selanjutnya dalam untuk aktivitas sehari-hari dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan transportasi publik atau umum, hal ini untuk mengurangi produksi polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.
Pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Untuk anorganik diserahkan dibuang pada tempatnya untuk bisa diolah menjadi bahan yang bisa dipakai lagi, serta untuk sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman di rumah.
Selain itu, selalu menggunakan tas belanja sendiri, dan kurangi konsumsi plastik, karena salah satu penyumbang sampah terbesar adalah sampah yang berasal dari plastik.
Tidak hanya itu saja, Erma juga menyampaikan bahwa generasi muda juga memiliki peran sentral dalam menyebarkan kesadaran dan memberikan pengaruh untuk berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim, dikarenakan hal ini bukan hanya bisa dilakukan perseorangan, tetapi kolaborasi aksi nyata seluruh elemen masyarakat dalam menyelamatkan bumi.
Penulis: Dianaddin dan Audini Maulidya
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
0 Komentar